Penerapan Cyber Law Di Indonesia

Cyber Law ialah sebuah aturan yang berbentuk hukum yang di buat khusus untuk dunia digital atau internet. Dengan makin banyak dan berkembangnya tindak kriminal dan kejahatan yang ada di dunia internet, maka mau tidak mau hukum dan aturan tersebut harus di buat. Cyber law sendiri ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber Law sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law.

Topik Seputar Cyber Law

1. Information Security
   Menyangkut masalah keontetikan pengirim atau  penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik.

2. On-Line Transaction
    Meliputi penawaran, jual-beli,pembayarn sampai pengiriman barang.

3. Right In Electronic Information.
    Soal hak cipta dan hak-hak yang mncul bagi pengguna maupun penyedia content.

4. Regulation Informatio Content
   Sejauh mana perangkat hukum mengatur content yang dialirkan melalui internet.

5. Regulation On -Line Contact
    Tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis meelalui internet termasuk perpajakan, retriksi ekspor-impor, kriminalitas dan yuridiksi hukum.

Ruang Lingkup Cyber Law

Secara garis besar ruang lingkup Cyber Law berkaitan dengan persoalan-persoalan atau aspek hukum dari :
a. E-Commerce
b. Trademark/Domain Name
c. Privacy and Security On The Internet
d. Copyright
e. Defamation
f. Content Regulation
g. Dispitle Settlement, dan sebagainya.

Komponen Dari Cyber Law

a. Yuridiksi hukum dan aspek-aspek terkait, komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam sunia maya itu.

b. Landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan untuk berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan, aspek accountability, tanggung jawab dalam memberikan jasa online dan penyedia jasa internet (internet provider), serta tanggung jawab bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet.

c. Aspek hak milik intelektual dimana adanya aspek tentang patent, merk dagang rahasia yang diterapkan serta berlaku didunia cyber.

d. Aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yuridiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan.

e. Aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet.

f. Ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet sebagai bagian dari nilai investasi  yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan dan akuntansi.

g. Aspek hukum yang memeberikan legalisasi.

h. Sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha.

Asas-asas Cyber Law

a. Subjective Territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.

b. Objective Territoriallity, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.

c. Nationality, yang menentukan bahwa negara mempunyai yuridiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.

d. Passive Nationality, yang menekankan yuridiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.

e. Protective Principle, yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dai kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.

f. Universality, asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas iini disebut juga "Universal Interest Yuridiction". Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap atau menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara dan lain-lain.

Pasal dalam Undang-Undang ITE



2. Sisi negatif UU ITE